• Jl Cendrawasih, Distrik Mimika Baru, Papua Tengah
Informasi
Jangan hanya pandai menuntut hak, tetapi lalai menjalankan kewajiban. Datang terlambat dan pulang cepat bukan budaya ASN yang berintegritas. Gaji diterima penuh, maka tanggung jawab juga harus dilaksanakan penuh. Mengeluh setiap hari tidak akan memperbaiki keadaan; bekerja lebih baik adalah jawabannya. Bolos kerja adalah bentuk pengingkaran terhadap amanah pelayanan. ASN yang baik tidak menjadikan alasan sebagai kebiasaan. Jangan biarkan malas mengalahkan sumpah dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Kedisiplinan bukan pilihan, tetapi kewajiban. Kantor bukan tempat singgah sebentar, tetapi tempat menunaikan amanah kerja. Sebelum meminta tambahan penghasilan, tunjukkan dulu tambahan kinerja dan kedisiplinan. Jangan tunggu ditegur baru berubah, karena disiplin sejati lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Setiap pagi saat kita memakai seragam ASN, ingatlah: ada amanah rakyat yang ikut kita kenakan. Gaji yang kita terima adalah rezeki, tetapi pelayanan yang kita berikan adalah tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Datang tepat waktu bukan hanya soal aturan kantor, tetapi soal menghargai orang-orang yang menunggu pelayanan kita.
0811498354

Anggaran Yang Dikelola Distrik Mimika Baru Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini memiliki kaitan erat dengan konsep Pengguna Anggaran dalam APBD, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berikut beberapa kaitannya:

  1. Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan APBD
    Pengguna Anggaran (PA) wajib menyediakan informasi terkait penggunaan anggaran kepada publik.
    Informasi tentang APBD, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan, harus mudah diakses oleh masyarakat.
  2. Hak Masyarakat untuk Mengakses Informasi
    Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola.
    Warga dapat meminta informasi terkait realisasi APBD, termasuk laporan keuangan dan pertanggungjawaban pejabat pengguna anggaran.
  3. Transparansi dan Akuntabilitas Pejabat Pengguna Anggaran
    PA wajib memastikan bahwa informasi tentang anggaran daerah dipublikasikan secara terbuka, seperti melalui website pemerintah daerah, papan pengumuman, atau media lainnya.
    Laporan realisasi anggaran harus tersedia bagi publik untuk mencegah penyalahgunaan atau korupsi.
  4. Sanksi jika Tidak Mematuhi Prinsip Keterbukaan
    Jika pejabat pengguna anggaran tidak menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP, masyarakat dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik (KIP).
    Dalam kasus tertentu, ketertutupan informasi dapat dianggap sebagai indikasi penyalahgunaan

Maka dari Itu Anggaran Yang dikelola Distrik Mimika Baru tahun 2025 Sebesar : Rp. 30.807.579.790

Picture of admin
admin